Dari Revolusi Sosial Hingga Terbentuknya Kabupaten Karo

Diposting oleh Karo Gaul Agustus 31, 2017

Karo Gaul - Dalam ceramahnya di depan Civitas Academica Universitas Karo pada tanggal 8 Mei 1991, menyangkut sekitar Revolusi Sosial Maret 1946 di Tanah Karo Selamat Ginting mengatakan :

“Beberapa hari sesudah kejadian itu, saya mendapat pemberitahuan dari Medan

bahwa Mr. Luat Siregar mewakili Gubernur dan Residen Junus Nasution akan datang ke Tanah Karo untuk menyelesaikan persoalan Revolusi Sosial di Tanah Karo. Sebelumnya saudara Tama Ginting, Rakutta Sembiring dan saya mengadakan pertemuan di Kuta Gadung untuk merundingkan siapa yang akan kita calonkan sebagai kepala pemerintah. Pada pertemuan tersebut yang dipimpin oleh saudara Tama Ginting maka dimufakatilah saudara Rakutta Sembiring dicalonkan sebagai kepala pemerintah.

Kemudian pada waktu kedatangan Mr. Luat Siregar dan Junus Nasution diadakan rapat Komite Nasional Indonesia (KNI) Tanah Karo bertempat di Kabanjahe, memang sebelumnya KNI Tanah Karo sudah terbentuk. Saya sebagai salah seorang anggotanya dan kalau tidak salah saudara Mbaba Bangun sebagai Seketaris, sedangkan ketuanya saya sudah lupa. Anggota- anggota lainya adalah orang intlek di Kabanjahe dan sebagian pemimpin-pemimpin Kabupaten. Namun anggota itu pada umunya kawan-kawan seperjuangan pada zaman jepang.

Pada rapat tersebut saudara Mr.Luat Siregar menanyankan kepada sidang apa maksud rakyat Karo mengadakan Revolusi Sosial. Waktu itu saya menjawab bahwa Revolusi Sosial di Tanah Karo bermaksud menggantinya dengan pemerintahn yang demokratis dan sekaligus menetapkan Tanah Karo sebagai salah satu daerah tersendiri, terlepas dari Simalungun, karena memang sejak zaman Belanda dan terus berlanjut ke zaman Jepang, Tanah Karo itu hanya merupakan satu onderafdeling dari Afdeling Simalungun en Karolandenyang beribukota di Pematang Siantar.

Saudara Laut Siregar mengatakan bahwa kalau mengangkat kepala pemerintah dapat disetujui, tetapi tidak mendapat kuasa untuk Tanah Karo untuk melepaskan diri dari Afdeling Simalungun en Karolanden. Sesudah itu saya meminta rapat diskors. Waktu rapat diskors, saya mengajak Mr, Luat Siregar dan Junus Nasution ke ruang ketua.

Di situ kami bertengkar karena dia tetap tidak mau menyetujui memisahkan Tanah Karo dari administrasi Simalungun en Karolanden. Akhirnya saya terpaksa memaksa mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan pulang hidup kalau tidak menyetujui usul yang saya kemukakan tersebut. Junus mengatakan kepada saya, ini saudara Ginting mengancam.

Saya katakan, sedangkan feodal yang begitu hebat pun bisa kita sapu bersih, apalagi kalian berdua, dalam jaman revolusi untuk menyingkirkan orang jika perlu untuk kepentingan rakyat, maka hal itu dapat dibenarkan oleh revolusi. Saya menegaskan kepada mereka bahwa rakyat Karo sudah dipecah tujuh oleh politik devide et impera Belanda, apa kalian mau melanjutkan lagi politik Belanda demikian itu?

Peristiwa Revolusi Sosial sampai juga di Taneh Karo. Selamat Ginting membuat pertemuan antara laskar Napindo Halilintar dengan Persatuan Perjuangan tentang Revolusi Sosial di Sumatera Timur. Dalam pertemuan tersebut disetujui diadakan revolusi sosial di Tanah Karo namun tidak perlu dengan gejolak besar, dan tidak memerlukan tindakan memalukan, tidak memerlukan tindakan kekerasan yang dapat membawa pada kematian karena para Sibayak-sibayak dan Raja Urung di Tanah Karo tidaklah kejam dan memeras rakyatnya, bahkan para Sibayak dan Raja Urung pada hakikatnya hanyalah semacam administrator-administrator Belanda saja. Tidak mempunyai kekuasaan besar.

Selamat Ginting lalu membuat undangan kepada seluruh Sibayak dan Raja Urung untuk datang ke Bungalow milik Sultan Deli di Berastagi. Disiapkan secara diam-diam lima mobil truck. Dalam pertemuan pada tanggal 8 Maret 1946, Selamat Ginting menyampaikan apa hasil dari pertemuan persatuan perjuangan Sumatera Timur, maka seluruh Sibayak dan Raja Urung harus ditahan. Selamat Ginting meminta pada seluruh Sibayak dan Raja Urung untuk menaati seluruh perintahnya dan meminta kepada Sibayak dan Raja Urung untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan jiwa mereka.

Selamat Ginting memerintahkan Laskar Napindo Halilintar untuk membawa para Sibayak dan Raja Urung ke dalam mobil truck dan membawa mereka berangkat menuju Kutacane dengan membawa surat kepada Mayor Bahren dari TKR Kutacane untuk menahan mereka.

Setelah revolusi selesai para Sibayak dan Raja Urung diungsikan ke Kutacane, maka terjadi kekosongan pemimpin di Tanah Karo. Laskar Napindo Halilintar membuat pertemuan di Kuta Gadung untuk merundingkan siapa yang akan dicalonkan sebagai kepala pemerintah. Pada pertemuan tersebut yang dipimpin Tama Ginting maka dimufakatilah Rakutta Sembiring dicalonkan sebagai kepala pemerintah.

Akhirnya mereka mengatakan, sebetulnya Bung Ginting gila, namun kami bisa menyetujui usul saudara dengan syarat bahwa saudara harus mendukung kami dalam soal ini dengan segala konsekuensinya, karena kami pada hakikatnya tidak mendapat mandat seperti yang saudara minta.

Tempat Cetak Kesing & Karo Karo :

Saya berjanji akan mendukung sepenuhnya didalam keputusan ini, bahkan bersedia mengerahkan pasukan yang saya pimpin untuk melindungi dan mendukung mereka.

Kemudian sidang dibuka kembali, mereka mengesahkan usul yang saya kemukakan itu setelah disetujui oleh KNI Tanah Karo. Kemudian saya mengusulkan lagi supaya Rakutta Sembiring ditetapkan sebagai kepala pemerintah daerah Tanah Karo. Usul itu disetujui sepenuhnya oleh sidang KNI Tanah Karo dan disahkan oleh Residen Junus Nasution dan disetujui oleh Mr, Luat Siregar mewakili Gubernur Sumatera Timur. Dengan demikian sudah terbentuklah Tanah Karo sebagai satu daerah dan Rakutta Sembiring adalah kepala pemerintahan daerah yang pertama. Selanjutnya KNI juga menghapuskan seluruh Swaparaja dan kerajaan-kerajaan Urung, dan kerajaan urung diganti dengan nama Luhak dengan dikepalai oleh seorang Luhak. Semua Raja Urung diberhentikan dan diganti kepala-kepala Luhak yang baru terdiri dari pada kader-kader yang dibina pada zaman Jepang.”

Pertemuan Komite Nasional Indonesia Tanah Karo ini berlangsung tanggal 13 Maret 1946.

Perubahan sistem pemerintahan di Tanah Karo, setelah keluarnya ketetapan-ketetapan sidang Komite Nasional Daerah Karo berjalan dengan baik tidak ada gejolak. Khusus mengenai para tawanan Revolusi Sosial Tanah Karo yang pada permulaan ditempatkan di Kutacane, kemudian dipindahkan ke Seberaya dibebaskan menjelang agresi militer Belanda 1.

Selanjutnya Komite Nasional Provinsi tertanggal 18 April 1946, memutuskan bahwa Tanah Karo terdiri dari tiga kewedanan dan tiap kewedanan terdiri dari lima kecamatan. Kewedanan itu adalah: Kewedanan Karo Tinggi berkedudukan di Kabanjahe dengan wedanannya Netap Bukit, Kewedanan Karo Hilir berkedudukan di Tiga Binanga dengan wedanannya Tama Sebayang dan Kewedanan Karo Jahe berkedudukan di Pancur Batu, dengan wedanannya Keras Surbakti.

Sumber :

1. Gerakan Napindo Halilintar di Tanah Karo (1945-1949). Penulis : Ayu Maharani Br Sembiring

2. Kilap Sumagan. Penulis Tridah Bangun