Luhut Soroti Masalah Sistem Keuangan RI, Puji Kebijakan Purbaya Guyur Rp 200 Triliun
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti sejumlah kelemahan dalam sistem keuangan nasional dan mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang dinilai mampu memperkuat likuiditas pasar.
Dalam sebuah forum ekonomi, Luhut menyampaikan bahwa persoalan struktur sistem keuangan sudah lama menjadi perhatiannya. Ia menilai perlu ada penyelarasan yang lebih baik antara kebijakan fiskal dan moneter agar aliran dana tidak hanya berputar di lembaga keuangan, tetapi benar-benar menyentuh sektor riil.
“Saya sudah sampaikan waktu itu pada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan sistem keuangan kita. APBN keluar masuk, tapi nanti disedot lagi oleh Bank Indonesia,” ujar Luhut.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan uang primer (M0) — uang kertas, logam, serta simpanan bank umum di Bank Indonesia — berada dalam posisi rendah. Akibatnya, peredaran uang di masyarakat terbatas dan laju pertumbuhan ekonomi pun menjadi kurang optimal.
Kondisi Ekonomi dan Tantangan
Luhut menjelaskan, perekonomian Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari faktor global maupun domestik. Namun, di tengah situasi tersebut, ia menilai kinerja ekonomi nasional tetap menunjukkan ketahanan yang cukup kuat.
Menurutnya, kondisi saat ini tidak jauh berbeda dengan periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika berbagai kebijakan strategis ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.
Apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya
Dalam kesempatan itu, Luhut juga memberikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas kebijakan yang dinilai mampu mendorong perputaran uang di pasar.
Luhut mengatakan dirinya sudah lama mengenal Purbaya, sejak bekerja sama di berbagai lembaga pemerintahan. Ia menilai Purbaya adalah sosok yang memiliki pola pikir strategis dan fokus pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat.
“Dari dulu beliau selalu berpikir bagaimana caranya pasar diguyur dana agar uang berputar. Itu penting untuk menjaga ekonomi rakyat tetap bergerak,” ucapnya.
Kebijakan Rp 200 Triliun Dinilai Tepat
Salah satu kebijakan yang menuai pujian dari Luhut adalah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun di bank-bank BUMN (Himbara).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mempercepat peredaran uang di sektor riil. Ia menyebut langkah itu menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih progresif.
“Itu langkah yang sangat bagus. Dulu waktu beliau masih deputi saya, sudah menyarankan hal itu. Setelah saya pikir-pikir, ternyata benar juga,” ujarnya.
Dorongan Reformasi Sistem Keuangan
Lebih jauh, Luhut menilai perlu adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem keuangan nasional. Ia menegaskan, uang negara harus benar-benar berputar di sektor produktif agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga perbankan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung, bukan justru saling menghambat.
“Kita harus pastikan uang itu berputar di ekonomi rakyat, bukan hanya di laporan keuangan. Itu yang harus dibenahi,” tegasnya.
Analisis
Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan ini menyoroti perlunya sinergi lebih baik antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp 200 triliun di bank-bank BUMN dinilai menjadi langkah nyata memperkuat likuiditas dan mempercepat sirkulasi uang di pasar.
Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan agar kebijakan tersebut benar-benar mendorong pertumbuhan sektor riil dan memberikan manfaat langsung bagi ekonomi masyarakat luas.
