Pemerintah Akan Bagikan Tanah untuk 1 Juta Warga Miskin
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan program besar membagikan tanah kepada satu juta warga miskin ekstrem. Program ini menjadi bagian dari reforma agraria dan ditargetkan selesai sebelum 2026, sesuai dengan rencana pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen.
Secara sederhana, pemerintah ingin membantu warga miskin khususnya petani agar tidak hanya menerima bantuan uang, tetapi memiliki tanah sendiri untuk digarap. Dengan begitu, mereka bisa menghasilkan pendapatan secara mandiri.
Siapa yang Berhak Menerima?
Pemerintah menetapkan dua syarat utama bagi penerima:
-
Harus termasuk dalam keluarga paling miskin (desil I dan II).
-
Penghasilannya harus bergantung pada tanah, seperti petani, buruh tani, atau pekerja sektor pertanian.
Jika di wilayah pembagian tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat, maka pemerintah membuka kemungkinan untuk memindahkan penerima dari daerah lain, tetapi tetap memprioritaskan warga sekitar.
Apa Tujuan Kebijakan Ini?
Program ini memiliki beberapa tujuan penting:
-
Memberikan alat produksi, bukan hanya bantuan sesaat.
-
Mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan yang selama ini dikuasai segelintir pihak.
-
Mendorong petani agar lebih mandiri dan memiliki sumber penghasilan tetap.
-
Meningkatkan produktivitas pertanian.
Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan karena warga bisa bekerja secara terus-menerus, bukan hanya mengandalkan bantuan sosial.
Tantangan yang Mungkin Muncul
Meskipun idenya bagus, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:
-
Data penerima harus akurat agar tidak salah sasaran.
-
Potensi konflik lahan dengan kelompok atau perusahaan yang merasa memiliki tanah tersebut.
-
Warga yang menerima tanah mungkin tetap butuh bantuan lain, seperti modal, pupuk, pelatihan, dan akses pasar.
Jika tidak, tanah bisa saja tidak produktif dan justru terbengkalai.
Program pembagian tanah ini bisa menjadi langkah besar dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia, tetapi keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembagian lahan. Pemerintah juga perlu memastikan dukungan lanjutan seperti pendampingan, bantuan modal, dan pengawasan yang kuat.
Jika dikelola dengan baik, program ini bisa benar-benar membantu warga miskin memiliki masa depan yang lebih baik. Namun jika tidak, program ini berisiko menjadi proyek besar yang hasilnya tidak terasa nyata di masyarakat.
