Identitas Karo di Zaman Modern, Klarifikasi Konseptual atas Gagasan Karo Bukan Batak

Terites Karo

Diskursus mengenai identitas Karo sebagai suku kerap ditolak bukan melalui bantahan substantif, melainkan melalui pengaburan level analisis. Pola ini terlihat jelas dalam berbagai sanggahan terhadap gagasan Karo Bukan Batak. Alih alih menguji kerangka epistemologis yang diajukan, penolakan sering bergeser ke wilayah estetika, moral, atau kebetulan linguistik yang tidak relevan secara metodologis.

Tulisan ini disusun sebagai artikel rujukan atau anchor article untuk menormalkan perdebatan tersebut ke dalam kerangka ilmiah. Tujuan utama pembahasan ini bukan memenangkan polemik, melainkan menempatkan diskusi identitas Karo pada jalur metodologis yang dapat diuji, dan dipertanggungjawabkan.

Salah satu klaim yang paling sering diajukan adalah anggapan bahwa pembahasan identitas Karo di era modern merupakan sesuatu yang tidak relevan atau bersifat imajiner. Klaim ini berangkat dari asumsi keliru bahwa identitas suatu suku hanya sah apabila diwujudkan melalui ekspresi masa lampau dan simbol tradisional yang tidak berubah.

Dalam ilmu sosial, identitas suku tidak dipahami sebagai atribut material seperti pakaian atau aksesoris, melainkan sebagai konstruksi sosial historis yang hidup melalui struktur sosial, sistem kekerabatan, praktik budaya, dan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini bersifat emic, yakni tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri. Modernitas memengaruhi cara identitas diekspresikan, tetapi tidak serta merta menghapus substansi sosial yang menopang keberadaan suatu suku.

Dalam praktik sosial global, perubahan ekspresi tidak pernah dianggap membatalkan identitas suatu suku. Masyarakat Jepang kontemporer tetap dipahami sebagai Jepang meskipun tidak mengenakan kimono dalam kehidupan sehari hari, karena bahasa, struktur sosial, dan kesadaran kolektifnya tetap berlangsung. Hal serupa dapat diamati pada masyarakat Arab urban yang hidup kosmopolitan tanpa kehilangan identitas kesukuannya. Dengan demikian, anggapan bahwa identitas suku menjadi tidak sah karena perubahan zaman merupakan bentuk penyederhanaan yang tidak memiliki dasar teoritis.

Penilaian terhadap identitas Karo berdasarkan penampilan merupakan bentuk reduksionisme. Dalam antropologi dan sosiologi, pendekatan semacam ini tidak digunakan karena identitas dipahami sebagai praktik sosial yang hidup dan dinamis, bukan sebagai tampilan visual yang statis.

Menilai identitas suku dari pakaian berarti memindahkan diskusi dari ranah analitis ke ranah simbolik semata. Pendekatan ini bersifat folkloris dan mengabaikan fakta bahwa komunitas sosial selalu beradaptasi tanpa kehilangan struktur dasar yang menopang keberlanjutan identitas.

Dalam konteks Karo, seseorang tetap dipahami sebagai bagian dari suku Karo ketika menggunakan bahasa Karo, hidup dan diakui dalam struktur sangkep nggeluh sebagai sistem relasi dan kekerabatan, serta memperoleh pengakuan sosial dari komunitasnya, meskipun seluruh ekspresi material yang digunakan bersifat modern. Sebaliknya, penggunaan atribut adat tanpa keterlibatan dalam relasi sosial tidak pernah cukup untuk membentuk identitas Karo. Hal ini menegaskan bahwa identitas suku bekerja pada level relasi sosial dan pengakuan kolektif, bukan pada representasi visual.

Argumen lain menyatakan bahwa Karo merupakan bagian dari Batak karena keberadaan kata atau istilah yang mengandung unsur batak dalam bahasa Karo. Argumen ini mengandung kesalahan kategori karena mencampuradukkan fenomena linguistik dengan konstruksi identitas suku.

Kesamaan kosakata menunjukkan adanya kontak, interaksi, atau kedekatan linguistik regional. Bahasa tidak memiliki kewenangan metodologis untuk menetapkan identitas sosial suatu suku. Dalam kajian etnogenesis, identitas Karo dibentuk melalui proses historis, sosial, dan politis yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar kesamaan istilah.

Fenomena serapan kosakata dapat diamati secara luas. Bahasa Indonesia menyerap banyak istilah Arab tanpa menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari suku Arab. Bahasa Inggris mengandung kosakata Latin dalam jumlah besar tanpa pernah dipahami sebagai kelanjutan suku Romawi. Contoh lintas budaya ini memperlihatkan bahwa kesamaan linguistik hanya menunjukkan sejarah interaksi, bukan penentu identitas suku.

Klaim bahwa istilah Karo muncul lebih belakangan dibandingkan istilah Batak sering digunakan untuk menyimpulkan bahwa identitas Karo lebih muda atau merupakan turunan dari Batak. Klaim ini berangkat dari bias arsip, yaitu kecenderungan menyamakan kemunculan istilah dalam dokumen tertulis dengan kemunculan entitas sosial itu sendiri.

Keberadaan suatu suku tidak bergantung pada kapan nama tersebut pertama kali dicatat dalam arsip kolonial atau tulisan pihak luar. Banyak komunitas telah hidup sebagai entitas sosial jauh sebelum diberi label administratif. Menyamakan arsip dengan asal usul merupakan kekeliruan metodologis dalam historiografi.

Dalam sejarah Nusantara, banyak suku telah eksis ratusan tahun sebelum dicatat secara formal. Istilah administratif sering muncul sebagai penamaan dari luar yang datang belakangan dan tidak selalu merepresentasikan kesadaran diri komunitas yang bersangkutan. Urutan kemunculan istilah dalam dokumen tertulis tidak dapat dijadikan dasar penentuan hierarki atau asal usul identitas suku.

Pandangan yang menyatakan bahwa diskusi identitas sebaiknya ditinggalkan demi pencapaian prestasi sosial atau ekonomi merupakan bentuk dilema palsu. Identitas dan prestasi berada pada ranah analitis yang berbeda dan tidak saling meniadakan.

Identitas menjawab pertanyaan mengenai posisi sosial dan definisi diri suatu suku, sedangkan prestasi menjawab pertanyaan mengenai capaian konkret dalam bidang tertentu. Dalam banyak kasus historis, kejelasan identitas justru menjadi prasyarat bagi pengakuan yang adil atas prestasi yang dicapai.

Dalam praktik sosial, prestasi yang dicapai tanpa kejelasan identitas sering kali diserap ke dalam narasi kelompok yang lebih dominan. Sejarah berbagai gerakan kebudayaan menunjukkan bahwa klarifikasi identitas kerap mendahului pengakuan atas kontribusi dan capaian suatu komunitas.

Penolakan terhadap diskursus Karo Bukan Batak pada umumnya tidak berangkat dari pengujian metodologis, melainkan dari pengaburan level analisis. Identitas direduksi menjadi persoalan estetika, bahasa dipaksakan menjadi penentu suku, dan arsip kolonial dijadikan penentu kebenaran sejarah.

Dalam kerangka ilmiah, Karo Bukan Batak harus dipahami sebagai upaya klarifikasi identitas sosial historis masyarakat Karo berdasarkan struktur internal dan kesadaran kolektifnya. Posisi ini bukan klaim emosional, melainkan sikap epistemologis yang bertujuan menempatkan identitas Karo pada pijakan analitis yang presisi dan adil.

Dengan menempatkan diskusi pada jalur ini, perdebatan identitas tidak lagi terjebak dalam polemik tanpa ujung, melainkan menjadi bagian dari kerja ilmiah untuk memahami masyarakat Karo sebagai suku yang hidup, dinamis, dan memiliki otonomi identitasnya sendiri.

Mejuah-jauh...