Karo Melawan Bukan Karena Miskin Tetapi Karena Harga Diri

Dok. Teopilus Tarigan (Makam Pahlawan Kabanjahe)

Sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia sering dijelaskan melalui satu kacamata tunggal yaitu kemiskinan. Rakyat yang tertindas secara ekonomi dianggap lebih mudah bangkit melawan kekuasaan asing. Cara pandang seperti ini terlihat rapi namun tidak selalu sejalan dengan fakta sejarah yang ada di lapangan.

Tanah Karo memberikan contoh yang berbeda. Sejak masa pra kolonial hingga periode kolonial Belanda masyarakat Karo tidak pernah berada dalam kondisi miskin struktural. Dalam banyak catatan ekonomi kolonial wilayah Karo justru menunjukkan ketahanan dan penguatan kesejahteraan berbasis pertanian dan perdagangan. Namun justru di wilayah inilah perlawanan terhadap Belanda berlangsung sangat keras dan berkepanjangan.

Keberlanjutan dari sejarah tersebut masih dapat dilihat hingga hari ini melalui keberadaan Makam Pahlawan Kabanjahe. Monumen ini menjadi satu dari hanya dua Makam Pahlawan di Indonesia selain Surabaya. Fakta ini menunjukkan bahwa intensitas konflik dan pengorbanan di Tanah Karo bukan peristiwa biasa melainkan bagian penting dari sejarah perjuangan nasional.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi soal ekonomi melainkan soal motif. Mengapa masyarakat yang relatif mapan secara material justru memilih jalur perlawanan yang keras terhadap kolonialisme.

Refleksi atas pertanyaan tersebut pernah disampaikan dalam sebuah makalah pada peringatan seratus tahun Soekarno tahun 2001 di Amsterdam di hadapan diaspora Indonesia di Belanda. Kesimpulan yang disampaikan waktu itu cukup jelas bahwa Karo merupakan komunitas mandiri yang tidak pernah menerima dengan lapang dada segala bentuk pengaturan dan penundukan dari kekuasaan luar.

Perlawanan Karo tidak lahir dari kelaparan tetapi dari kesadaran kedaulatan. Dalam struktur sosial Karo harga diri dan martabat kolektif memiliki posisi yang sangat tinggi. Kolonialisme dibaca sebagai ancaman langsung terhadap kehormatan bukan semata sebagai eksploitasi ekonomi.

Hal yang sama dapat dilihat dalam hubungan emosional masyarakat Karo dengan Soekarno. Dukungan tersebut tidak bertumpu pada janji pembangunan atau kesejahteraan material. Soekarno dipahami sebagai sosok yang mengakui Karo sebagai Karo tanpa upaya meleburkan identitas atau menempatkan Karo sebagai bagian dari kelompok lain.

Pengakuan ini melahirkan harapan agar Karo diposisikan sebagai suku mandiri dalam kerangka nasional Indonesia. Harapan tersebut bukan soal simbol melainkan soal keberadaan yang setara. Di sinilah perjuangan Karo menemukan makna politik yang paling dalam.

Karena itu anggapan bahwa persoalan penamaan tidak pernah menjadi masalah sesungguhnya mengabaikan inti persoalan. Bagi masyarakat Karo nama bukan sekadar label administratif. Nama adalah identitas dan identitas adalah kehormatan.

Membaca ulang sejarah Tanah Karo melalui sudut pandang ini menjadi penting bukan hanya bagi masyarakat Karo tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara luas. Sejarah tersebut mengingatkan bahwa tidak semua perlawanan lahir dari kemiskinan dan tidak semua perjuangan digerakkan oleh faktor ekonomi. Sebagian lahir dari sesuatu yang lebih mendasar dan lebih kuat yaitu harga diri.