Ketika Banjir Menggenang, Pemimpin Malah Menghilang

Keputusan Bupati Aceh Selatan berangkat umrah di tengah banjir besar bukan sekadar kesalahan kecil ini adalah contoh nyata kegagalan moral dan kepemimpinan. Sulit membayangkan seorang kepala daerah meninggalkan warganya yang sedang mengungsi, rumah terendam, akses terputus, dan situasi darurat belum sepenuhnya pulih, lalu memilih pergi beribadah dengan tenang bersama keluarga.

Dalam konteks bencana, kehadiran pemimpin adalah bentuk tanggung jawab, bukan opsional. Surat ketidaksanggupan yang diterbitkan bupati sudah menunjukkan bahwa daerah memerlukan kendali kuat. Ironisnya, setelah menyatakan tak sanggup, ia justru memilih pergi ke luar negeri. Ini bukan hanya miskalkulasi, tetapi ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat.

Lebih mengejutkan lagi, permintaan izin umrah tersebut ditolak oleh Gubernur Aceh karena kondisi darurat hidrometeorologi. Namun keputusan tetap diambil seolah aturan dan etika hanyalah formalitas. Ini semakin mempertegas bahwa keputusan tersebut bukan hanya salah waktu, tetapi juga salah arah.

Kemarahan publik dan pencopotan dari jabatan Ketua DPC Gerindra adalah sinyal jelas bahwa tindakan ini dianggap mencederai kepercayaan. Partai politik pun tampaknya menyadari bahwa mempertahankan tokoh yang abai pada saat genting hanya akan merusak citra organisasi.

Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal: pemimpin bukan hanya jabatan, tetapi komitmen hadir ketika rakyat paling membutuhkan. Bencana adalah ujian karakter, bukan sekadar ujian administratif. Dan dalam kasus ini, ujian tersebut gagal dijawab dengan benar.

Ketika air bah menyapu rumah-rumah warga, seorang pemimpin seharusnya berdiri paling depan, bukan justru menghilang ke luar negeri atas nama ibadah. Karena sebesar apa pun nilai sebuah ibadah, ia tidak akan pernah menutupi kelalaian terhadap amanah rakyat.