Karo Jahe Bukan Wilayah Rantau: Koreksi Metodologis atas Narasi Gugung–Jahe dan Toponimi Kolonial

Kinangkong. Sebuah kampung Karo tidak jauh dari Sala Bulan dan Buluh Awar (Kecamatan Sibolangit) (1910s)--Sora Sirulo

Narasi tentang asal-usul dan persebaran suku Karo kerap dibangun melalui satu kerangka dominan: orang Karo berasal dari dataran tinggi (gugung) dan kemudian merantau ke wilayah hilir (jahe), sementara pesisir Timur Sumatra Utara sejak awal dianggap sebagai wilayah Melayu. Kerangka ini tampak rapi, ilmiah, dan didukung data kolonial namun justru di situlah persoalannya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menolak arsip kolonial atau tradisi lisan Karo, melainkan mengoreksi cara membaca dan menyimpulkan data. Banyak kesimpulan tentang Karo Jahe sebagai “tanah rantau” dibangun melalui pencampuran kategori epistemologis tradisi lisan diperlakukan sebagai fakta sejarah literal, toponimi dianggap bukti absolut suku pertama, dan catatan kolonial dijadikan hakim terakhir realitas sosial pra-kolonial.

Akibatnya, posisi historis Karo justru menyempit dari subjek sejarah menjadi objek migrasi, dari pemilik ruang menjadi penghuni pinggiran. Tulisan ini adalah bantahan metodologis terhadap cara berpikir tersebut.

Gugung–Jahe: Kategori Sosial, Bukan Kronologi Sejarah

Dalam tradisi Karo, dikenal pembagian gugung (dataran tinggi) dan jahe (hilir). Gugung disebut taneh kemulihen (tanah kepulangan), sementara jahe disebut taneh perlajangen (tanah perantauan). Kesalahan mendasar terjadi ketika istilah ini langsung dibaca sebagai alur migrasi historis satu arah.

Dalam ilmu antropologi, istilah seperti mulih dan perlajang adalah kategori sosial-simbolik, bukan penanda kronologi biologis. “Mulih” tidak selalu berarti kembali ke tempat asal pertama manusia, melainkan kembali ke pusat stabilitas sosial setelah disrupsi politik, perang, atau krisis.

Tradisi lisan Karo yang dicatat oleh H. Biak Ersada Ginting dan Roberto Bangun justru menyebut perang di wilayah pesisir terutama pada masa ekspansi Aceh era Sultan Iskandar Muda (awal abad ke-17) sebagai pemicu perpindahan besar orang Karo dari jahe ke gugung (mburo bicok pertibi). Dalam konteks ini, gugung menjadi taneh kemulihen karena berfungsi sebagai ruang perlindungan, bukan karena ia adalah titik asal primordial.

Membaca istilah emic sebagai fakta sejarah literal adalah kesalahan kategoris.

Toponimi Bukan Bukti Absolut Suku Pertama

Tulisan yang menempatkan Melayu sebagai penghuni awal pesisir Timur Sumatra Utara umumnya bertumpu pada satu asumsi toponimi mencerminkan suku pertama yang mendiami wilayah tersebut. Asumsi ini bermasalah.

Toponimi adalah produk lapisan kekuasaan, bukan fosil etnis. Nama tempat dapat:

• diganti melalui administrasi kolonial,

• dimelayukan melalui islamisasi,

• disesuaikan dengan bahasa perdagangan,

• atau dibakukan sesuai kepentingan negara.

Sebaliknya, banyak toponim Karo bertahan kuat di Deli dan Langkat Namo, Lau, Kuta, Mboah. John Anderson (1823), dalam perjalanannya dari Kampung Ilir (Medan Labuhan) ke Sunggal, mencatat penggunaan aktif kosa kata Karo seperti mboah kata yang tidak dikenal dalam bahasa Melayu maupun Batak Toba. Hal yang sama berlaku untuk namo, yang hanya bermakna dalam sistem linguistik Karo.

Jika toponimi benar-benar bukti suku pertama, maka keberlimpahan Namo di Deli dan Langkat justru menunjuk kehadiran Karo yang tua dan mengakar, bukan sebaliknya.

Kesalahan Stereotip, Karo Bukan “Non-Maritim”

Dikotomi klasik “Karo agraris – Melayu bahari” adalah warisan kolonial yang terus direproduksi tanpa kritik. Ketidakmenetapan Karo di pesisir secara permanen tidak berarti absennya relasi maritim.

Dalam kosmologi dan ritual Karo, laut hadir secara simbolik dan struktural. Tapin bukan sekadar tempat mandi, melainkan representasi pelabuhan. Ritual erpangir dan mbaba anak ku lau merepresentasikan perjalanan melintasi laut antara barung dan kuta. Konsep pulo (pulau) dan journey hadir jelas dalam sistem makna Karo.

Lebih jauh, laporan Anderson menunjukkan adanya frontier Karo: orang Karo bebas bergerak hingga ke laut, sementara orang luar termasuk Melayu tidak bisa melintasi wilayah Karo tanpa perlindungan relasi adat. Ini menunjukkan kontrol ruang, bukan keterisolasian pedalaman.

Urung Karo Mendahului Kesultanan Deli

Narasi yang menempatkan Kesultanan Deli sebagai struktur asli pesisir mengabaikan fase pra-negara. Fakta historis menunjukkan bahwa berbagai urung Karo telah eksis jauh sebelum Deli berdiri Senembah, Sunggal, Sukapiring, XII Kuta Lau Cih, Serbanyaman.

Dalam struktur Kesultanan Deli sendiri, orang Karo bukan subordinat biasa. Mereka adalah Ulun Jandi (pemegang sumpah) dan kalimbubu keluarga sultan. Relasi ini mustahil terjadi jika Karo adalah pendatang baru.

Kesultanan Deli adalah formasi politik baru yang berdiri di atas lanskap sosial Karo yang telah ada, bukan pengganti populasi.

Kesalahan Epistemologis, Kolonialisme sebagai Dogma

Masalah terbesar bukan pada data, melainkan pada cara berpikir. Banyak tulisan tentang Karo mengulangi catatan kolonial sebagai kebenaran final, tanpa menyadari bahwa kategori “Batak pedalaman” dan “Melayu pesisir” adalah klasifikasi administratif kolonial, bukan realitas sosial yang netral.

Pendekatan from without melihat Karo semata dari arsip luar telah lama mendominasi. Pendekatan from within (emic), ketika diajukan, sering ditertawakan sebagai “tidak ilmiah”, padahal justru di sanalah struktur makna internal masyarakat berada.

Ilmu pengetahuan bertumpu pada keragu-raguan, bukan kepastian dogmatis. Ketika arsip kolonial diperlakukan seperti kitab suci, maka historiografi berubah menjadi teologi sekuler.

Anggapan bahwa Karo adalah pendatang di pesisir Timur Sumatra Utara lahir bukan dari kekuatan data, melainkan dari kesalahan metodologis: pencampuran kategori emic dan historis, absolutisasi toponimi, stereotip ekologis, serta pemujaan terhadap arsip kolonial.

Karo Jahe bukan wilayah rantau dalam arti historis-biologis, melainkan bagian integral dari ruang hidup Karo yang mengalami dinamika politik, perang, dan restrukturisasi kekuasaan. Mengakui hal ini bukan soal kebanggaan etnis, melainkan kejujuran ilmiah.

Sudah waktunya sejarah Karo dibaca bukan sebagai bayangan narasi kolonial, tetapi sebagai realitas sosial yang kompleks, berlapis, dan layak dipahami dari dalam.

Mejuah-juah.