⚡ LIVE
Memuat data harga pasar terbaru...
Cek Semua ›

Widget HTML #1

Jika Pa Kilap Sumagan Masih Ada, Mungkin Gunung Sibayak Tak Perlu Berteriak

Dulu orang Karo bersuara untuk mempertahankan nama Tahura. Sekarang, hutannya yang harus dipertahankan. Hampir empat dekade berlalu, rupanya persoalan menjaga warisan belum juga selesai.

Ada kalanya orang yang sudah lama meninggal justru lebih terasa kehadirannya daripada mereka yang masih duduk di kursi kekuasaan.

Pa Kilap Sumagan sudah lama pergi. Namun, melihat polemik Gunung Sibayak belakangan ini, rasanya sejarah sedang menyindir kita dengan cara yang cukup kejam.

Dahulu, masyarakat Karo pernah bersuara keras mempertahankan identitas sebuah kawasan hutan raya. Sekarang, kawasan yang sama kembali menjadi pembicaraan karena persoalan pengelolaan dan pembukaan jalur menggunakan ekskavator.

Bedanya, dahulu yang dipersoalkan adalah nama. Sekarang, tanah dan vegetasinya ikut menjadi persoalan.

Kalau begini terus, jangan-jangan suatu hari nanti kita tidak perlu lagi berdebat tentang nama Tahura. Cukup pasang papan bertuliskan, "Dahulu di sini pernah ada hutan."

Tentu saja itu hanya satire. Tetapi, kadang kenyataan memang lebih pandai membuat lelucon daripada pelawak.

Mari kita mundur ke 1988.

Saat itu, muncul usulan pemerintah untuk menggunakan nama seorang tokoh dari luar sejarah lokal Karo sebagai nama Taman Hutan Raya di kawasan Tongkoh, Kabupaten Karo.

Usulan tersebut mendapat penolakan dari sebagian masyarakat Karo. Persoalannya bukan sekadar soal nama, melainkan pertanyaan mengenai kesesuaian nama tersebut dengan sejarah kawasan dan keterkaitannya dengan Taneh Karo.

Dalam catatan sejarah yang beredar, penolakan mulai bergulir pada Februari hingga April 1988, dengan puncak peristiwa pada 6 Juni 1988. Aksi tersebut melibatkan masyarakat, mahasiswa, organisasi, dan unsur pemerintahan daerah.

Salah satu sosok yang dikenal lantang dalam penolakan itu adalah Selamat Ginting, yang dijuluki Pa Kilap Sumagan.

Dalam tulisan sejarah Karo yang menjadi rujukan, terdapat pula kisah seorang responden yang menceritakan kemarahan Pa Kilap Sumagan sampai menampar Bupati Karo saat itu. Kisah tersebut perlu dipahami sebagai kesaksian yang diceritakan responden, bukan fakta yang telah terverifikasi secara independen.

Apa pun detail yang masih perlu ditelusuri, satu hal tercatat dalam sejarah perdebatan tersebut. Masyarakat Karo pernah memperjuangkan agar nama kawasan itu tidak dilepaskan dari pertimbangan sejarah dan identitas lokal.

Pada akhirnya, usulan nama tersebut tidak digunakan. Kawasan itu kemudian dikenal sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Bayangkan, pada masa itu orang-orang sampai bersitegang untuk memperdebatkan nama sebuah kawasan hutan.

Sekarang, setelah hampir empat dekade, kita justru menyaksikan perdebatan yang lebih mendasar. Bukan lagi siapa yang namanya pantas dipasang di papan Tahura, melainkan bagaimana kawasan konservasi itu dikelola.

Mungkin kalau Pa Kilap Sumagan masih ada, beliau tidak perlu lagi berdebat soal papan nama. Cukup diajak melihat jalur ekskavator.

Gunung Sibayak, kawasan konservasi atau proyek jalan raya?

Pada Oktober 2026, jalur pendakian Gunung Sibayak ditutup untuk pemulihan ekosistem dan pekerjaan perbaikan jalur. Penutupan yang semula berlangsung hingga 15 November kemudian diperpanjang sampai awal Desember karena pekerjaan belum selesai dan kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Sampai di sini, alasan penutupan sebenarnya dapat dipahami. Kawasan alam memang membutuhkan pemulihan. Jalur pendakian juga perlu diperhatikan demi keselamatan pengunjung.

Namun, suasana berubah ketika video ekskavator yang bekerja di kawasan Gunung Sibayak beredar luas.

UPTD Tahura Bukit Barisan menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut bertujuan membuka akses evakuasi. Kepala UPTD, Faisal Simangunsong, menyampaikan bahwa jalur sebelumnya berupa jalan setapak yang terlalu sempit untuk dilalui kendaraan roda empat. Akses itu dianggap diperlukan untuk membantu evakuasi apabila terjadi kecelakaan, pendaki mengalami hipotermia, atau keadaan darurat lainnya.

Alasan keselamatan tentu bukan sesuatu yang harus ditertawakan.

Tidak ada orang waras yang ingin melihat pendaki celaka hanya karena petugas kesulitan menjangkau lokasi. Tetapi, persoalannya bukan sekadar apakah jalur evakuasi diperlukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah lokasi, metode, dan dampak pekerjaannya sudah diperhitungkan secara tepat.

Sebab, kawasan konservasi bukan halaman belakang rumah yang bisa digali sesuka hati hanya karena pemiliknya merasa sedang memperbaiki akses.

Kalau setiap persoalan akses diselesaikan dengan ekskavator, mungkin nanti kita perlu membuat standar baru pengelolaan hutan.

Pohon yang menghalangi jalan ditebang. Semak yang mengganggu diratakan. Tanah yang tidak rata dirapikan. Setelah semuanya selesai, tinggal satu pekerjaan terakhir: mencari hutan yang tadi hendak dilindungi.

Inilah yang bisa disebut konservasi dengan pendekatan mekanis. Alam dipulihkan, tetapi sebelumnya harus dilewati alat berat.

Pendaki dilarang, ekskavator bekerja, motor trail ikut berwisata

Polemik semakin ramai setelah beredar video aktivitas motor trail di kawasan puncak Gunung Sibayak pada 15 November 2026, ketika jalur pendakian masih ditutup.

UPTD Tahura menyatakan aktivitas tersebut tidak dikoordinasikan dan tidak berkaitan dengan pekerjaan ekskavator. Menurut penjelasan UPTD, para pengendara memasuki kawasan tanpa izin dan menerobos pembatas.

Artinya, dua kejadian tersebut harus dibedakan. Pekerjaan ekskavator diklaim sebagai kegiatan UPTD untuk akses evakuasi, sedangkan aktivitas motor trail disebut tidak mendapat koordinasi atau izin dari pihak UPTD.

Tetapi, dari sudut pandang masyarakat yang melihat video beredar, pemandangannya memang mengundang banyak pertanyaan.

Pendaki biasa diminta tidak naik karena kawasan sedang ditutup. Sementara itu, ekskavator terlihat bekerja dan motor trail sempat muncul di kawasan puncak.

Kalau dibuat sebagai pengumuman wisata, mungkin bunyinya begini:

"Untuk sementara Gunung Sibayak ditutup bagi pendaki. Namun, jangan khawatir. Kawasan tetap memiliki aktivitas. Ada pekerjaan alat berat, ada kendaraan bermotor, dan tentu saja ada petugas yang sedang menjelaskan bahwa semuanya memiliki urusan masing-masing."

Tentu ini hanya gambaran satire atas situasi yang terlihat publik, bukan aturan resmi UPTD.

Tetapi, bukankah pengelolaan kawasan konservasi seharusnya membuat masyarakat merasa yakin bahwa aturan berlaku secara jelas bagi semua pihak?

Jangan sampai muncul kesan bahwa manusia yang datang membawa tongkat pendakian dianggap mengganggu pemulihan ekosistem, sementara suara mesin justru menjadi bagian dari suasana pemulihan.

Kalau hutan bisa berbicara, mungkin kalimat pertamanya bukan meminta dibukakan jalur, melainkan bertanya, "Sebenarnya siapa yang sedang memulihkan siapa?"

Gubernur datang, baru terlihat bahwa jalurnya bermasalah

Pada 18 November 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau langsung kawasan Gunung Sibayak.

Dari hasil peninjauan, Bobby menilai pembukaan jalur tersebut tidak tepat karena memasuki kawasan hutan konservasi dan menyebabkan vegetasi dibuka. Gubernur kemudian menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghijaukan kembali jalur yang rusak serta memulihkan kondisi kawasan.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa kebutuhan akses evakuasi dan ketepatan lokasi pembangunannya merupakan dua persoalan berbeda.

Jalur evakuasi boleh saja dibutuhkan. Tetapi, bukan berarti setiap lokasi otomatis tepat untuk dijadikan jalur kendaraan.

Di sinilah pertanyaan publik seharusnya diarahkan.

Siapa yang menentukan lokasi jalur? Bagaimana kajian teknisnya? Bagaimana pertimbangan lingkungan dilakukan? Siapa yang mengawasi pekerjaan di lapangan? Dan mengapa persoalan baru menjadi perhatian besar setelah video ekskavator beredar?

Jangan sampai pengawasan pemerintah baru bekerja setelah kamera masyarakat bekerja lebih dahulu.

Kalau begitu, kita tidak perlu lagi membangun sistem pengawasan yang rumit. Cukup pasang kamera di setiap sudut hutan, tunggu viral, kemudian pejabat datang meninjau.

Hemat anggaran, bukan?

Tentu tidak. Pengawasan kawasan konservasi semestinya berjalan sebelum masalah menjadi tontonan publik, bukan sesudahnya.

Pa Kilap Sumagan tidak perlu hidup kembali untuk mengingatkan kita

Di sinilah nama Pa Kilap Sumagan kembali relevan.

Bukan untuk membayangkan beliau benar-benar turun gunung atau menganggap beliau pasti akan mengambil sikap yang sama terhadap persoalan hari ini. Kita tidak berhak mengarang pernyataan atas nama seseorang yang telah tiada.

Namun, sejarah perjuangan beliau dalam polemik nama Tahura pada 1988 dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat Karo pernah menaruh perhatian besar terhadap identitas, sejarah, dan keberadaan kawasan di tanahnya sendiri.

Dahulu, masyarakat memperdebatkan nama Tahura karena merasa sejarah lokal harus diperhitungkan.

Sekarang, masyarakat kembali punya alasan untuk bertanya karena kawasan yang sama berada dalam sorotan akibat pekerjaan pembukaan jalur.

Ironinya, nama Tahura Bukit Barisan sudah bertahan selama puluhan tahun. Papan namanya mungkin tidak lagi menjadi persoalan utama. Tetapi, bagaimana memastikan kawasan di balik papan itu tetap terjaga justru menjadi pekerjaan yang tidak boleh dianggap remeh.

Jangan sampai kita begitu bersemangat mempertahankan nama sebuah kawasan, tetapi lupa mempertahankan isi kawasan itu sendiri.

Sebab, hutan raya bukan sekadar nama yang bagus untuk papan informasi, spanduk pariwisata, atau latar belakang foto pejabat ketika berkunjung.

Hutan raya adalah kawasan yang harus dijaga. Bukan hanya ketika kamera menyala, bukan hanya ketika masyarakat protes, dan bukan hanya ketika persoalan sudah menjadi berita nasional.

Kalau Gunung Sibayak bisa membuat konferensi pers

Sekarang mari kita berandai-andai.

Seandainya Gunung Sibayak bisa menggelar konferensi pers, mungkin pertanyaannya sederhana.

"Apakah saya masih termasuk kawasan konservasi?"

Lalu wartawan bertanya, "Mengapa ada ekskavator di dekat kawasan puncak?"

Gunung Sibayak menjawab, "Katanya untuk evakuasi."

"Apakah Anda membutuhkan jalur evakuasi?"

"Tentu. Saya tidak ingin pendaki celaka."

"Lalu apa masalahnya?"

"Saya hanya ingin jalurnya dibuat dengan perencanaan yang benar. Jangan sampai niat menyelamatkan manusia justru membuat kawasan yang harus dilindungi menjadi korban."

Wartawan kembali bertanya, "Bagaimana dengan motor trail yang sempat naik?"

Gunung Sibayak mungkin menjawab, "Silakan tanyakan kepada pengelola. Saya ini gunung, bukan panitia acara."

Pertanyaan terakhir pun muncul.

"Apakah Anda marah?"

Gunung Sibayak menjawab, "Saya tidak marah. Saya hanya heran. Manusia datang ke sini untuk menikmati alam, lalu sibuk membicarakan bagaimana cara mengubahnya. Setelah rusak, manusia pula yang datang membawa bibit untuk menghijaukannya kembali."

Selesai konferensi pers. Tidak ada sesi tanya jawab tambahan. Gunung kembali diam, sementara manusia melanjutkan rapat.

Sekali lagi, ini hanya imajinasi satire. Tetapi, bukankah pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab?

Melawan lupa, sebelum semuanya tinggal cerita

Sejarah tidak seharusnya hanya dibuka ketika ada perdebatan. Ia perlu dipelajari agar generasi berikutnya memahami mengapa sebuah kawasan, nama, dan warisan budaya pernah diperjuangkan.

Peristiwa 1988 mengajarkan bahwa masyarakat Karo pernah bersuara ketika merasa sejarah dan identitas kawasan tidak diperhatikan.

Polemik Gunung Sibayak pada November 2026 mengingatkan bahwa menjaga kawasan tidak cukup hanya dengan mempertahankan nama. Pengelolaan, pengawasan, keterbukaan informasi, kajian lingkungan, dan pemulihan ekosistem harus berjalan bersama.

Jangan pula semua kritik dianggap sebagai upaya menghambat pembangunan. Kritik terhadap metode dan lokasi pekerjaan bukan berarti menolak jalur evakuasi. Justru keselamatan pengunjung dan kelestarian kawasan semestinya menjadi dua tujuan yang sama-sama diperjuangkan.

Pa Kilap Sumagan sudah lama tiada. Beliau tidak perlu dipanggil kembali untuk menyelesaikan persoalan hari ini.

Yang masih hidup adalah kita. Yang masih punya kewenangan adalah para pengelola. Yang masih bisa membuat keputusan adalah pemerintah. Dan yang masih bisa meminta penjelasan adalah masyarakat.

Maka, jangan tunggu Gunung Sibayak kembali viral untuk mulai membicarakan bagaimana kawasan itu seharusnya dijaga.

Jangan sampai sejarah mencatat bahwa pada 1988 masyarakat Karo bersusah payah mempertahankan nama Tahura, tetapi pada 2026 kita justru sibuk memperdebatkan mengapa kawasan Tahura harus dipulihkan setelah alat berat bekerja.

Nde, ah kalak Karo. Jangan hanya pandai mempertahankan nama. Mari pastikan juga hutan yang menyandang nama itu tetap ada untuk generasi berikutnya.

Sebab, kalau suatu hari Gunung Sibayak benar-benar kehilangan wajah hutannya, papan nama Tahura Bukit Barisan tidak akan cukup untuk membuatnya kembali menjadi hutan.

Catatan sumber dan verifikasi

  1. Sejarah penolakan nama Tahura pada 1988 — Karo Siadi, Protes Tanah Karo Wajar (1988), 23 Mei 2018. Tulisan ini menjadi salah satu rujukan sekunder untuk kronologi penolakan dan perubahan nama menjadi Tahura Bukit Barisan.

  2. Penjelasan UPTD mengenai ekskavator — ANTARA Sumut, 17 November 2026. UPTD menyebut pekerjaan ekskavator ditujukan untuk akses evakuasi, bukan untuk kegiatan motor trail.

  3. Penutupan jalur pendakian — detikSumut, 11 November 2026. Penutupan diperpanjang karena pekerjaan belum selesai dan cuaca ekstrem.

  4. Aktivitas motor trail — detikSumut dan CNN Indonesia, 17 November 2026. UPTD menyatakan kegiatan tersebut tidak dikoordinasikan dan tidak berkaitan dengan pekerjaan ekskavator.

  5. Peninjauan Gubernur Sumatera Utara — ANTARA Sumut, 19 November 2026. Gubernur menginstruksikan penghijauan kembali jalur yang rusak di Gunung Sibayak setelah menilai lokasi pembukaan jalur tidak tepat.

Memuat menu navigasi...