Malam Menegangkan Revolusi Sosial 1946 di Taneh Karo, Selamat Ginting dan Rakutta Sembiring di Balik Perubahan Pemerintahan

Maret 1946 menjadi salah satu masa paling menentukan dalam sejarah Taneh Karo. Di tengah gelombang Revolusi Sosial yang melanda Sumatera Timur, Selamat Ginting mengambil langkah besar. Para Sibayak dan Raja Urung dikumpulkan, kemudian ditahan dan dibawa ke Kutacane. Di tengah kekosongan pemerintahan, muncul nama Rakutta Sembiring yang kemudian dipercaya memimpin pemerintahan Taneh Karo.
Revolusi Sosial yang pecah di sejumlah wilayah Sumatera Timur pada 1946 bukan sekadar pergantian kekuasaan. Peristiwa tersebut menjadi ujian besar bagi masyarakat dan para pemimpin daerah. Kekuasaan lama yang selama masa kolonial bertumpu pada struktur kerajaan dan pemerintahan tradisional mulai dipersoalkan. Di berbagai tempat, perubahan berlangsung dengan ketegangan, bahkan menimbulkan korban jiwa.
Namun, jalan yang ditempuh di Taneh Karo memiliki cerita tersendiri. Di tengah situasi yang tidak menentu, Selamat Ginting, tokoh yang dikenal dengan julukan Kilap Sumagan, mengambil peran penting dalam mengarahkan jalannya perubahan. Bersama Laskar Napindo Halilintar dan Persatuan Perjuangan, Selamat Ginting berusaha menjalankan Revolusi Sosial di Taneh Karo tanpa menimbulkan kekacauan besar.
Langkah tersebut bukan berarti perubahan berlangsung tanpa ketegangan. Justru, keputusan-keputusan yang diambil pada Maret 1946 memperlihatkan betapa besar tekanan politik yang dihadapi para tokoh pergerakan saat itu.
Lima truk disiapkan, para Sibayak dan Raja Urung dikumpulkan
Sebelum peristiwa penahanan berlangsung, Selamat Ginting terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan Laskar Napindo Halilintar dan Persatuan Perjuangan. Pertemuan itu membahas pelaksanaan Revolusi Sosial di Sumatera Timur, termasuk bagaimana gerakan tersebut dijalankan di Taneh Karo.
Dari pembicaraan tersebut muncul kesepakatan bahwa Revolusi Sosial di Taneh Karo sebaiknya dilaksanakan tanpa kerusuhan besar, tindakan yang memalukan, ataupun kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Pertimbangannya berkaitan dengan keadaan pemerintahan tradisional di wilayah tersebut. Menurut penilaian Selamat Ginting sebagaimana diceritakan dalam sumber, para Sibayak dan Raja Urung di Taneh Karo tidak memiliki kekuasaan sebesar para penguasa feodal di sejumlah daerah lain. Mereka bahkan dinilai lebih menyerupai aparat pemerintahan yang berada di bawah pengaruh administrasi Belanda.
Meski demikian, keberadaan mereka tetap menjadi bagian dari struktur pemerintahan lama yang hendak diubah.
Selamat Ginting kemudian mengundang seluruh Sibayak dan Raja Urung untuk menghadiri pertemuan di bungalow milik Sultan Deli di Berastagi. Di balik undangan tersebut, lima unit truk telah dipersiapkan secara diam-diam.
Persiapan itu menjadi bagian penting dari rencana yang akan dijalankan. Pada 8 Maret 1946, para Sibayak dan Raja Urung hadir di tempat yang telah ditentukan. Dalam pertemuan tersebut, Selamat Ginting menyampaikan hasil pembicaraan Persatuan Perjuangan. Selamat Ginting kemudian menjelaskan bahwa seluruh Sibayak dan Raja Urung harus ditahan.
Selamat Ginting meminta mereka mengikuti instruksi yang telah ditetapkan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masing-masing.
Tidak lama setelah keputusan itu disampaikan, Laskar Napindo Halilintar membawa mereka menggunakan truk menuju Kutacane. Mereka disertai surat pengantar yang ditujukan kepada Mayor Bahren, pimpinan TKR di Kutacane, agar para tahanan tersebut ditempatkan dalam penahanan.
Peristiwa 8 Maret 1946 itu menjadi titik penting dalam perubahan pemerintahan Taneh Karo. Struktur kekuasaan lama mulai dilumpuhkan, sementara pemerintahan baru belum sepenuhnya terbentuk.
Kekosongan pemerintahan dan munculnya nama Rakutta Sembiring
Penahanan para Sibayak dan Raja Urung menimbulkan persoalan berikutnya. Siapa yang akan menjalankan pemerintahan Taneh Karo setelah struktur pemerintahan lama ditinggalkan?
Situasi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Pemerintahan baru harus segera dibentuk agar roda administrasi dan kehidupan masyarakat tetap berjalan.
Dalam keadaan itulah Laskar Napindo Halilintar mengadakan pertemuan di Kuta Gadung. Pertemuan tersebut dipimpin Tama Ginting dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Selamat Ginting dan Rakutta Sembiring.
Pembicaraan berpusat pada pemilihan kepala pemerintahan yang akan memimpin Taneh Karo setelah perubahan politik berlangsung.
Dari pertemuan tersebut, Rakutta Sembiring disepakati untuk diajukan sebagai kepala pemerintahan.
Keputusan itu menjadi langkah awal pembentukan pemerintahan baru. Akan tetapi, penunjukan seorang pemimpin saja belum cukup. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni kedudukan Taneh Karo dalam struktur administrasi pemerintahan Sumatera Timur.
Selama masa kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang, Taneh Karo berada dalam struktur onderafdeling dari Afdeling Simalungun en Karolanden yang beribu kota di Pematang Siantar.
Bagi para tokoh pergerakan Karo, keadaan tersebut tidak boleh terus dipertahankan setelah Indonesia merdeka.
Mereka menginginkan Taneh Karo berdiri sebagai daerah pemerintahan tersendiri, bukan lagi menjadi bagian administratif dari wilayah yang berpusat di Pematang Siantar. Persoalan inilah yang kemudian memicu perdebatan sengit dalam pertemuan di Kabanjahe.
Pertemuan KNI Tanah Karo berubah menjadi perdebatan panas
Beberapa hari setelah penahanan para Sibayak dan Raja Urung, muncul kabar bahwa Mr. Luat Siregar, yang mewakili Gubernur Sumatera, bersama Residen Junus Nasution akan datang ke Taneh Karo untuk menyelesaikan persoalan Revolusi Sosial.
Sebelum pertemuan berlangsung, Tama Ginting, Rakutta Sembiring, dan Selamat Ginting kembali bertemu di Kuta Gadung. Mereka membicarakan siapa yang akan memimpin pemerintahan Taneh Karo.
Dalam pertemuan yang dipimpin Tama Ginting tersebut, nama Rakutta Sembiring kembali mengemuka sebagai calon kepala pemerintahan.
Setelah itu, persoalan dibawa ke pertemuan KNI Tanah Karo di Kabanjahe. Selamat Ginting hadir sebagai salah seorang anggota. Dalam kesaksiannya, Selamat Ginting menyebut Mbaba Bangun sebagai sekretaris, meskipun Selamat Ginting sendiri menyampaikan bahwa ingatannya mengenai susunan kepanitiaan saat itu tidak sepenuhnya lengkap.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan kaum terpelajar Kabanjahe, termasuk orang-orang yang sebelumnya telah aktif dalam pergerakan pada masa pendudukan Jepang.
Di tengah pembahasan, Mr. Luat Siregar mempertanyakan tujuan masyarakat Karo melaksanakan Revolusi Sosial. Pertanyaan itu membuka perdebatan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian pejabat pemerintahan.
Selamat Ginting menjelaskan bahwa tujuan gerakan tersebut adalah mengganti pemerintahan lama dengan pemerintahan demokratis. Namun, Selamat Ginting juga menegaskan satu tuntutan penting, yakni agar Taneh Karo dipisahkan dari Simalungun dan menjadi daerah pemerintahan tersendiri.
Selamat mengingatkan bahwa sejak masa Belanda hingga Jepang, Taneh Karo hanya ditempatkan sebagai onderafdeling dalam Afdeling Simalungun en Karolanden, dengan pusat pemerintahan di Pematang Siantar.
Menurut Selamat Ginting, kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi kesempatan untuk mengakhiri susunan administrasi peninggalan kolonial tersebut.
Mr. Luat Siregar pada prinsipnya dapat menyetujui penunjukan kepala pemerintahan Taneh Karo. Namun, Luat Siregar menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemisahan Taneh Karo dari Afdeling Simalungun en Karolanden.
Jawaban tersebut belum dapat diterima Selamat Ginting, Baginya persoalannya bukan hanya siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan, melainkan juga apakah Taneh Karo akan tetap berada dalam struktur administrasi lama atau memperoleh kedudukan pemerintahan sendiri.
Ancaman Selamat Ginting di balik keputusan penting
Pertemuan kemudian dihentikan sementara. Dalam jeda tersebut, Selamat Ginting melakukan pembicaraan langsung dengan Mr. Luat Siregar dan Residen Junus Nasution.
Dalam kesaksian yang disampaikan pada 8 Mei 1991 di hadapan Civitas Academica Universitas Karo, Selamat Ginting menceritakan kembali perdebatan tersebut. Selamat Ginting mengakui bahwa pembicaraan berlangsung keras dan bahkan mengeluarkan ancaman kepada kedua pejabat itu.
Selamat Ginting menyampaikan bahwa mereka tidak akan kembali dengan selamat apabila tidak menyetujui tuntutan pemisahan Taneh Karo.
Junus Nasution menanggapi bahwa Selamat sedang mengancam mereka. Namun, Selamat Ginting justru menegaskan bahwa dalam suasana revolusi, kekuasaan lama yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat dapat disingkirkan.
Selamat Ginting mengingatkan bahwa kaum feodal yang memiliki kekuasaan besar sekalipun dapat tersapu oleh gelombang revolusi.
Selamat Ginting juga mengangkat persoalan kebijakan kolonial Belanda yang telah memecah wilayah dan masyarakat Karo ke dalam tujuh bagian. Selamat mempertanyakan apakah para pemimpin saat itu ingin terus mempertahankan kebijakan divide et impera yang diwariskan pemerintah kolonial.
Bagi Selamat Ginting, mempertahankan susunan pemerintahan lama berarti membiarkan warisan politik kolonial terus berlangsung dalam negara yang baru merdeka.
Perdebatan itu membuat suasana semakin panas. Dalam kesaksiannya, Selamat Ginting bahkan menceritakan bahwa kedua pejabat tersebut menganggap dirinya gila. Namun, pembicaraan tidak berhenti di sana.
Mr. Luat Siregar dan Residen Junus Nasution akhirnya menyampaikan bahwa mereka dapat menyetujui tuntutan tersebut dengan satu syarat. Selamat Ginting harus memberikan dukungan penuh dan bersedia menanggung segala konsekuensi dari keputusan itu, mengingat mereka tidak memiliki mandat langsung untuk mengambil keputusan sebesar itu.
Selamat Ginting menyatakan kesediaannya dan berjanji akan memberikan dukungan penuh, termasuk mengerahkan pasukannya apabila diperlukan untuk melindungi dan mendukung keputusan tersebut. Setelah pembicaraan itu, pertemuan KNI Tanah Karo kembali dilanjutkan.
Taneh Karo akhirnya memperoleh pemerintahan tersendiri
Hasil pertemuan KNI Tanah Karo menjadi salah satu keputusan politik terpenting dalam sejarah pemerintahan daerah tersebut.
Pemisahan Taneh Karo dari Afdeling Simalungun en Karolanden akhirnya disetujui. Residen Junus Nasution memberikan pengesahan, sementara Mr. Luat Siregar menyatakan persetujuan atas nama Gubernur.
Dengan keputusan tersebut, Taneh Karo memperoleh kedudukan sebagai daerah pemerintahan tersendiri.
Rakutta Sembiring kemudian menjadi kepala pemerintahan pertama dalam susunan pemerintahan baru tersebut, sebagaimana dicatat dalam sumber sejarah yang menjadi rujukan kisah ini.
Peran Rakutta Sembiring dan Selamat Ginting dalam proses tersebut memiliki sisi yang berbeda, tetapi saling berkaitan.
Rakutta Sembiring dipersiapkan untuk menjalankan pemerintahan baru. Sementara itu, Selamat Ginting memainkan peran politik dan pergerakan yang menentukan arah perubahan, mulai dari pelaksanaan Revolusi Sosial hingga memperjuangkan pemisahan Taneh Karo dari struktur administrasi peninggalan kolonial.
Keputusan tersebut juga menandai berakhirnya sistem pemerintahan tradisional Swaparaja dan kerajaan-kerajaan Urung dalam susunan pemerintahan yang baru.
KNI memutuskan menghapus seluruh Swaparaja dan pemerintahan kerajaan Urung. Posisi Raja Urung kemudian digantikan oleh kepala-kepala Luhak. Para pejabat baru tersebut berasal dari kader-kader yang telah memperoleh pengalaman dan pendidikan pemerintahan pada masa pendudukan Jepang.
Dengan demikian, perubahan yang berlangsung bukan hanya pergantian orang yang memegang kekuasaan. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bertumpu pada struktur tradisional juga mengalami perubahan mendasar.
Tiga Kewedanan dibentuk untuk mengatur Taneh Karo
Perubahan pemerintahan terus berlanjut setelah keputusan pemisahan disepakati.
Pada 18 April 1946, sebuah keputusan dari Komite Nasional Provinsi menetapkan pembagian wilayah Taneh Karo ke dalam tiga kewedanan. Masing-masing kewedanan terdiri atas lima kecamatan.
Pembagian tersebut meliputi:
Kewedanan Karo Tinggi, berkedudukan di Kabanjahe dengan wedana Netap Bukit.
Kewedanan Karo Hilir, berkedudukan di Tiga Binanga dengan wedana Tama Sebayang.
Kewedanan Karo Jahe, berkedudukan di Pancur Batu dengan wedana Keras Surbakti.
Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa setelah pergolakan politik Maret 1946, pemerintahan Taneh Karo mulai diarahkan ke dalam susunan administrasi yang lebih teratur.
Perubahan dari pemerintahan tradisional menuju pemerintahan baru tidak berlangsung tanpa risiko. Namun, berdasarkan catatan yang menjadi rujukan, proses pergantian pemerintahan di Taneh Karo berjalan relatif baik dan tidak menimbulkan kekacauan besar seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain di Sumatera Timur.
Para Sibayak dan Raja Urung yang sebelumnya ditahan di Kutacane kemudian dipindahkan ke Seberaya. Mereka akhirnya dibebaskan sebelum berlangsungnya Agresi Militer Belanda I.
Selamat Ginting dan Rakutta Sembiring dalam sejarah perubahan Taneh Karo
Peristiwa Maret 1946 memperlihatkan bahwa Revolusi Sosial di Taneh Karo tidak hanya berbicara tentang pembubaran kekuasaan lama. Di baliknya terdapat perjuangan politik untuk menentukan kedudukan Taneh Karo dalam pemerintahan Republik Indonesia yang masih muda.
Selamat Ginting mengambil peran penting dalam mengarahkan gerakan tersebut. Selamat Ginting berusaha agar Revolusi Sosial tidak berubah menjadi kekerasan yang menimbulkan banyak korban, tetapi pada saat yang sama tidak ingin perubahan berhenti pada penahanan para penguasa lama.
Tuntutan yang diperjuangkan Selamat Ginting jauh lebih luas, yakni membentuk pemerintahan demokratis dan memisahkan Taneh Karo dari struktur Afdeling Simalungun en Karolanden.
Sementara itu, Rakutta Sembiring menjadi sosok yang dipercaya untuk memimpin pemerintahan setelah perubahan tersebut disepakati. Penunjukannya menjadi bagian penting dari upaya mengisi kekosongan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan baru.
Keduanya berada dalam proses sejarah yang sama, tetapi menjalankan peran yang berbeda. Selamat Ginting tampil sebagai tokoh pergerakan yang mendorong perubahan politik, sedangkan Rakutta Sembiring dipercaya untuk memimpin pemerintahan yang lahir dari perubahan itu.
Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa pembentukan pemerintahan Taneh Karo tidak dapat dipisahkan dari perjuangan masyarakat dan para tokoh lokal dalam menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
Revolusi Sosial 1946 menjadi masa yang penuh ketegangan, tetapi sekaligus membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan Taneh Karo yang terpisah dari struktur administrasi kolonial sebelumnya.
Sejarah tersebut bukan semata-mata kisah tentang siapa yang ditahan dan siapa yang diangkat menjadi pemimpin. Lebih dari itu, peristiwa tersebut merupakan bagian dari perjuangan untuk mengubah tata kekuasaan dan menentukan kedudukan Taneh Karo dalam Republik Indonesia.
Sumber rujukan:
Ayu Maharani br Sembiring, Gerakan Napindo Halilintar di Tanah Karo (1945–1949).
Tridah Bangun, Kilap Sumagan.
Kesaksian lisan Selamat Ginting di hadapan Civitas Academica Universitas Karo, 8 Mei 1991, sebagaimana dikutip dalam artikel Dari Revolusi Sosial Hingga Terbentuknya Kabupaten Karo, 30 Agustus 2017.
Artike asli bisa dibaca di : karosiadi.blogspot.com
Info Terbaru Karo Gaul
Kamus Karo Interaktif Rilis!
Mejuah-juah! Fitur baru kamus bahasa Karo kini hadir untuk mempermudah kamu mencari arti kata, ungkapan peribahasa, serta istilah populer sehari-hari.
Kamus ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terus dikembangkan. Masukan serta saran sangat kami harapkan demi kenyamanan bersama!