⚡ LIVE
Memuat data harga pasar terbaru...
Cek Semua ›

Widget HTML #1

TANAH KARO CENTER HUB

Pemerintah Cabut Izin RAPP Seluas 338.536 Hektare, Ada Sawit, Tambang Ilegal hingga Kerusakan Hutan di Riau

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau dengan luas mencapai 338.536 hektare.

Keputusan tersebut diumumkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat, 20 November 2026. Pencabutan izin dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah persoalan di dalam areal kerja perusahaan, mulai dari keberadaan perkebunan kelapa sawit, aktivitas tambang tanpa izin, kerusakan kawasan lindung, hingga dugaan kebakaran lahan gambut yang berulang.

Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat RAPP bukan perusahaan kehutanan biasa. Perusahaan yang menjadi bagian dari APRIL Group tersebut telah menjalankan kegiatan industri di Riau selama lebih dari tiga dekade dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan puluhan ribu pekerja serta berbagai usaha lokal.

Namun, di balik besarnya kontribusi ekonomi yang selama ini disampaikan perusahaan, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Bagaimana kondisi kawasan hutan yang selama bertahun-tahun berada dalam areal perizinannya?

Pemerintah kini mengambil langkah pencabutan izin. Persoalannya, mencabut izin ternyata jauh lebih mudah diucapkan daripada memastikan seluruh kerusakan lingkungan benar-benar dipulihkan.

SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 Jadi Dasar Pencabutan Izin RAPP

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang penerapan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil temuan penertiban kawasan hutan.

Areal perizinan yang dicabut mencapai sekitar 338.536 hektare atau setara 3.385 kilometer persegi.

Untuk membayangkan ukurannya, luas tersebut hampir lima kali wilayah administrasi DKI Jakarta.

Areal kerja RAPP tersebar di sejumlah kabupaten di Riau, termasuk Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, dan Kepulauan Meranti.

Angka 338.536 hektare merupakan keseluruhan luas areal PBPH yang dicabut, bukan berarti seluruh kawasan tersebut masih berupa hutan alam yang utuh. Di dalamnya terdapat berbagai jenis tutupan lahan, termasuk tanaman industri, kawasan perlindungan, dan lahan dengan kondisi lingkungan berbeda-beda.

Dengan pencabutan tersebut, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Namun, keputusan tersebut tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang ditemukan.

Temuan Pemerintah di Areal Konsesi RAPP, Ada 18 Ribu Hektare Perkebunan Sawit

Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari pengumuman Satgas PKH adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam areal perizinan RAPP.

Berdasarkan keterangan pemerintah, ditemukan sejumlah persoalan dengan rincian sebagai berikut.

Temuan Satgas PKHLuas
Perkebunan kelapa sawit18.362,74 hektare
Bukaan tambang tanpa izin541,46 hektare
Kerusakan kawasan lindung211,54 hektare

Selain ketiga temuan tersebut, pemerintah juga menyoroti dugaan kebakaran lahan gambut berulang dan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Keberadaan perkebunan sawit seluas lebih dari 18 ribu hektare di dalam areal perizinan perusahaan kehutanan tentu menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan kawasan.

Namun, perlu dibedakan bahwa pemerintah baru mengumumkan keberadaan perkebunan tersebut di dalam areal PBPH RAPP. Belum ada rincian terbuka yang menjelaskan seluruh pemilik kebun, pihak yang mengoperasikan, maupun hubungan hukum setiap kegiatan dengan perusahaan pemegang izin.

Artinya, tidak tepat jika seluruh perkebunan sawit tersebut langsung disebut sebagai milik RAPP tanpa bukti tambahan.

Begitu pula dengan bukaan tambang tanpa izin. Pemerintah menyebut luasnya mencapai 541,46 hektare, tetapi identitas seluruh pelaku dan rincian aktivitas pertambangan belum dijelaskan secara terbuka dalam pengumuman tersebut.

Kalau kawasan hutan sudah memiliki izin, tetapi di dalamnya masih ditemukan berbagai kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, publik tentu berhak bertanya mengenai efektivitas pengawasan selama ini.

Jangan sampai pengawasan hutan hanya rajin membuat laporan, sementara aktivitas di lapangan berjalan dengan aturan sendiri. Pohon punya aturan, tambang punya aturan, sawit punya aturan, tetapi pengawasnya mungkin sedang sibuk menyusun jadwal rapat.

Tesso Nilo dan Habitat Gajah Sumatera Ikut Menjadi Sorotan

Persoalan lain yang disampaikan Satgas PKH berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Kawasan konservasi tersebut merupakan salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera, satwa yang keberadaannya semakin terancam akibat kehilangan habitat dan konflik dengan manusia.

Kerusakan hutan di sekitar kawasan konservasi dapat mempersempit ruang jelajah satwa liar. Ketika hutan semakin terfragmentasi, gajah berpotensi memasuki wilayah perkebunan maupun permukiman untuk mencari makanan.

Akibatnya, konflik antara manusia dan satwa liar semakin sulit dihindari.

Pemerintah menyebut persoalan perlindungan kawasan penyangga Tesso Nilo sebagai salah satu temuan dalam penertiban areal RAPP.

Meski demikian, belum ada rincian publik yang menjelaskan berapa luas kerusakan yang secara khusus berada di kawasan penyangga tersebut atau berapa jumlah satwa yang terdampak.

Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memasang papan bertuliskan kawasan hutan negara.

Gajah tidak bisa membaca papan larangan. Satwa tersebut hanya membutuhkan hutan yang cukup luas untuk hidup, mencari makan, dan berkembang biak.

Kalau habitatnya semakin sempit, jangan heran ketika gajah akhirnya masuk ke kebun warga. Setelah itu biasanya manusia dan gajah sama-sama dianggap sebagai masalah, padahal yang lebih dahulu kehilangan rumah belum tentu manusia.

WALHI Ungkap Dugaan Kebakaran Berulang Sejak 2015

Persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi salah satu alasan penting dalam pencabutan izin RAPP.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, menyebut temuan pemerintah sejalan dengan sejumlah persoalan lingkungan yang sebelumnya telah disoroti organisasinya.

Dalam siaran pers pada 20 November 2026, WALHI Riau menyampaikan bahwa areal kerja RAPP telah berulang kali terindikasi mengalami kebakaran pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.

Salah satu kejadian terbaru yang disoroti terjadi di areal RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Siak, pada 2026.

WALHI juga mengungkap dugaan tidak memadainya pemulihan pascakebakaran di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut temuan organisasi tersebut, terdapat lokasi yang menjadi prioritas restorasi setelah kebakaran, tetapi justru ditanami kembali dengan tanaman eukaliptus.

Temuan tersebut merupakan penilaian WALHI yang masih perlu diuji melalui dokumen teknis, pemeriksaan lapangan, dan tanggapan perusahaan.

Namun, persoalan yang diangkat cukup penting.

Lahan gambut bukan tanah kosong yang bisa diperlakukan seperti halaman rumah. Gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar dan memiliki peran penting dalam menjaga tata air.

Ketika gambut mengalami kerusakan dan terbakar, persoalannya tidak selesai hanya dengan memadamkan api.

Pemulihan membutuhkan penanganan kondisi hidrologi, pengendalian sumber kebakaran, dan pemantauan jangka panjang.

Kalau setiap kebakaran hanya diakhiri dengan penanaman kembali, sementara kondisi lahannya tidak dipulihkan, itu seperti mengecat dinding rumah yang bocor. Dari luar terlihat baru, tetapi air tetap masuk ketika hujan turun.

Greenpeace dan Auriga Pertanyakan Proses Pencabutan Izin

Meski mendukung penertiban kawasan hutan, sejumlah organisasi lingkungan meminta pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin.

Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, menilai kewenangan pencabutan izin seharusnya berada pada Kementerian Kehutanan. Satgas PKH, menurutnya, dapat membantu proses penertiban.

Roni juga mengingatkan bahwa pencabutan izin perlu diikuti penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Persoalan prosedur juga disoroti Refki Saputra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Refki mengingatkan pentingnya memastikan seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai ketentuan agar keputusan pemerintah tidak mudah dipatahkan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Refki mempertanyakan keterlibatan unsur militer dalam penertiban yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus berjalan secara konsisten dan tidak mencampuradukkan penertiban kawasan dengan penanganan perkara pidana.

Kritik tersebut bukan berarti pencabutan izin harus dibatalkan. Justru sebaliknya, pemerintah perlu memastikan keputusan yang sudah diambil memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat.

Sebab, jika prosedurnya bermasalah, perusahaan memiliki ruang untuk menggugat.

Jangan sampai pemerintah sudah mengumumkan kemenangan besar, memasang papan penertiban, kemudian beberapa waktu berikutnya sibuk menghadapi gugatan karena persoalan administrasi.

Dalam urusan hukum, papan pengumuman tidak bisa menggantikan dokumen yang sah.

Perusahaan Mengklaim Mempekerjakan Lebih dari 41 Ribu Orang

Di tengah keputusan pencabutan izin, RAPP juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.

Dalam pernyataan resminya pada 20 November 2026, perusahaan menyebut RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja.

Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan secara nasional.

Perusahaan juga menyampaikan sejumlah kontribusi ekonomi lainnya.

Pada periode 2016 hingga 2025, RAPP mengklaim memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut mencakup kegiatan penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, perusahaan mengklaim lebih dari 85 persen produksinya diekspor ke pasar internasional.

Angka-angka tersebut merupakan keterangan dan klaim perusahaan, bukan jumlah pekerja yang dipastikan akan kehilangan pekerjaan akibat pencabutan izin.

Namun, besarnya keterkaitan ekonomi tersebut memang tidak bisa diabaikan.

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, merupakan pusat kegiatan industri RAPP. Kehadiran perusahaan selama puluhan tahun ikut membentuk kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Banyak usaha lokal bergantung pada rantai pasok perusahaan, mulai dari transportasi, penyediaan barang, jasa kontraktor, hingga kebutuhan pekerja.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan pencabutan izin tidak membuat pekerja dan masyarakat kecil menjadi korban.

Di sinilah muncul persoalan yang cukup menarik. Selama perusahaan beroperasi, kontribusi ekonomi menjadi salah satu kebanggaan. Ketika izin dicabut, angka tenaga kerja kembali menjadi bahan pembicaraan.

Tentu saja pekerja tidak boleh dijadikan korban. Tetapi kontribusi ekonomi juga tidak boleh menjadi kartu bebas pemeriksaan lingkungan.

Kalau seseorang membayar pajak, bukan berarti boleh membuang sampah ke halaman tetangga. Begitu juga perusahaan besar, semakin besar kontribusinya terhadap ekonomi, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Satgas PKH Pastikan Tidak Ada PHK, BUMN dan BUMD Disiapkan

Sehari setelah pengumuman pencabutan izin, muncul penjelasan baru mengenai nasib pekerja dan keberlanjutan kegiatan industri RAPP.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak memastikan pencabutan PBPH tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Menurut Barita, pemerintah telah menyiapkan mekanisme agar operasional perusahaan tetap dapat berlanjut melalui keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Pemerintah ingin memastikan penertiban kawasan hutan tidak merugikan pekerja maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan.

Namun, sampai 22 November 2026, belum ada penjelasan lengkap mengenai BUMN atau BUMD yang akan ditugaskan, bagaimana mekanisme pengelolaannya, dan bagaimana hubungan operasionalnya dengan aset perusahaan.

Hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Pencabutan PBPH berarti perusahaan kehilangan dasar izin untuk memanfaatkan kawasan hutan berdasarkan perizinan tersebut. Namun, keputusan itu tidak otomatis berarti seluruh pabrik, mesin, saham, dan aset industri RAPP menjadi milik negara.

Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana keberlanjutan pasokan bahan baku industri akan diatur setelah izin dicabut.

Sebab, pabrik tidak bisa bekerja hanya dengan semangat nasionalisme. Mesin tetap membutuhkan bahan baku, pekerja membutuhkan kepastian gaji, dan pemasok membutuhkan kepastian pembayaran.

Janji tidak ada PHK tentu melegakan. Namun, masyarakat juga membutuhkan penjelasan tentang bagaimana janji tersebut akan dilaksanakan.

WALHI Ingatkan Pencabutan Izin Harus Diikuti Pemulihan Lingkungan dan Hak Masyarakat

Salah satu persoalan yang berpotensi menjadi pekerjaan panjang pemerintah adalah konflik lahan dan hak masyarakat di dalam kawasan konsesi.

Refki Saputra dari Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa wilayah kelola masyarakat diduga banyak bertumpang tindih dengan kawasan yang selama ini berada dalam pengelolaan perusahaan.

Dia mempertanyakan apakah pemerintah telah memperhitungkan hak masyarakat dalam proses pengambilalihan kawasan.

Sementara itu, Eko Yunanda dari WALHI Riau meminta pemerintah memastikan dua hal setelah pencabutan izin, yakni pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat atas ruang hidup.

Menurut WALHI, masyarakat adat, warga sekitar, dan buruh harus dilibatkan dalam penyusunan serta pelaksanaan pemulihan kawasan.

Persoalan ini sangat penting karena pencabutan izin perusahaan tidak otomatis menyelesaikan konflik agraria.

Bisa saja sebuah kawasan sudah kembali berada dalam penguasaan negara, tetapi masyarakat yang selama bertahun-tahun memperjuangkan hak atas tanahnya masih belum memperoleh kepastian.

Jangan sampai papan nama perusahaan dicopot, kemudian papan nama pengelola baru dipasang, sementara warga yang tinggal di sekitar kawasan tetap tidak tahu harus mengadu kepada siapa.

Kalau tujuan akhirnya untuk kepentingan masyarakat, masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi penonton ketika negara dan perusahaan membicarakan tanah tempat mereka hidup.

Apa yang Sebenarnya Berubah Setelah Izin RAPP Dicabut?

Pencabutan PBPH RAPP merupakan keputusan besar, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami agar masyarakat tidak salah mengartikan kebijakan tersebut.

Pertama, izin pemanfaatan hutan yang dimiliki RAPP telah dicabut melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026.

Kedua, pemerintah menyatakan kawasan seluas sekitar 338.536 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.

Ketiga, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Keempat, pemerintah menyatakan akan menyiapkan mekanisme keberlanjutan operasional dengan melibatkan BUMN dan BUMD serta memastikan tidak ada PHK.

Namun, pencabutan izin tidak otomatis membuat seluruh kawasan kembali menjadi hutan alam.

Kawasan yang sudah mengalami kerusakan tetap membutuhkan pemulihan. Perkebunan sawit yang ditemukan perlu ditangani sesuai ketentuan hukum. Aktivitas tambang tanpa izin juga harus ditindaklanjuti. Konflik lahan dengan masyarakat harus diselesaikan.

Dengan demikian, pekerjaan pemerintah justru baru dimulai setelah keputusan pencabutan diumumkan.

Hutan Kembali Dikuasai Negara, Jangan Sampai Kerusakannya Ikut Diwariskan

Pencabutan izin PT RAPP membuka persoalan besar mengenai bagaimana negara mengelola kawasan hutan dan mengawasi perusahaan yang memperoleh hak pemanfaatannya.

Selama lebih dari tiga dekade, RAPP menjadi bagian penting dari perekonomian Riau. Perusahaan memiliki kontribusi terhadap lapangan pekerjaan, industri, perdagangan, dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Namun, besarnya kontribusi ekonomi tidak menghapus kewajiban menjaga lingkungan. Begitu pula pencabutan izin tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan nasib pekerja maupun masyarakat.

Pemerintah kini memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa penertiban tersebut bukan sekadar kegiatan memasang papan larangan dan mengumumkan angka ratusan ribu hektare.

Publik perlu mengetahui siapa yang akan mengelola kawasan, bagaimana pemulihan dilakukan, bagaimana hak masyarakat diselesaikan, dan apakah pihak yang terbukti melanggar benar-benar dimintai pertanggungjawaban.

Sebab, hutan yang kembali dikuasai negara belum tentu otomatis kembali menjadi hutan yang sehat.

Kalau setelah pencabutan izin kawasan hanya berganti pengelola tanpa pemulihan, masyarakat sebenarnya tidak mendapatkan banyak perubahan.

Jangan sampai pohonnya hilang, izinnya dicabut, pengelolanya berganti, tetapi masalahnya tetap tinggal di tempat yang sama.

Bedanya hanya satu, papan nama di depan kawasan sudah berubah.

Memuat menu navigasi...